Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Antara Independensi dan Intervensi Politik

Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Antara Independensi dan Intervensi Politik)

Oleh : Pamela Maher Wijaya[2]

Abstraksi

Hukum Islam yang dalam penerapannya selalu berhadapan dengan normativitas dan dinamika perkembangan pemikiran dan kebutuhan manusia dituntut untuk dapat mencari bentuk agar dapat mengadopsi kedua kepentingan tersebut. Dalam kaitan ini, untuk melihat dinamikanya secara integral dengan melihat produk hukum yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia (fatwa) selama ini. Ketidak-sinkronan pertumbuhan antara fungsi dan struktur hukum itu disebabkan oleh terjadinya gangguan oleh tindakan-tindakan politik terhadap upaya penegakkan fungsi hukum tersebut.[3]Realitas sejarah perjalanan hukum islam ternyata bahwa factor social budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum islam, baik yang berbentuk kitab fiqh, peraturan perundangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu maka yang disebut hukum islam itu pada kenyataan sebenarnya adalah produk pemikiran hukum islam yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Meskipun al-Qur’an dan Hadis mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya amat sedikit dibanding dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya. Untuk mengisi kekosongan itu maka para ulama telah menggunkan akalnya dan hasilnya adalah produk pemikiran hukum yang ada sekarang.

Key Word : Dinamika, Pemikiran Hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia,   Politik.

A. Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975. Wadah ini dicetuskan dalam Musyawarah Nasional pertama Majelis Ulama se-Indonesia di Jakarta. Cita-cita pendirinya merupakan wadah musyawarah para ulama, umara (pemerintah), dan cendikiawan Muslim. Visinya, menciptakan, “Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam dan umat islam (izzu al-islam wa al-muslimin).[4]

Sejak berdirinya pada tahun 1975 sampai akhir tahun 1988 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan lebih dari 39 buah fatwa.[5] Selama kurun waktu 22 tahun (1975 s,d. 1997) MUI telah mengeluarkan sebanyak 76 fatwa. Isi fatwa itu dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yakni ibadah, paham keagamaan, masalah social kemasyarakatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapan status halal makanan dan minuman.[6] Tetapi dalam kenyataan bermasyarakat hasil produk pemikiran hukum islam Majelis Ulama Indonesia yang berbentuk sebuah fatwa, seringkali fatwa-fatwa MUI itu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Bahkan, menimbulkan pertanyaan seperti: seberapa jauh fatwa-fatwa itu absah dari segi hukum islam dan factor-faktor social politik ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa itu. Untuk melihat realitas tersebut kita memerlukan pendekatan secara tekstual dan kontekstual.

Fatwa Sebagai Produk Hasil Pemikiran Hukum Islam (Ijtihad).

Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia selama ini sebagai hasil Ijtihad para ulama Indonesia. Secara histories, munculnya teori ijtihad dalam islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan manusia di lain pihak. Teori ijtihad dalam hukum Islam menimbulkan dan merupakan permulaan epistemologis hukum islam karena menyangkut persoalan wahyu dan akal.[7] Dengan demikian, ijtihad sebagai suatu prinsip dan gerak dinamis dalam khazanah Islam, merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan para fuqaha’ (para mujtahidin) dalam menggali hukum Islam. Kegiatan ijtihad telah dimulai sejak masa Rasulullah dan akan terus berlanjut sesuai dengan dinamika zaman.[8]

Pengembangan hukum Islam, disamping dilandasi oleh epistemologisnya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas oleh para ahli teori hukum islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwani, dilanjutkan oleh Abu Hamid al-Gazali, diteruskan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam. Basis teori ini secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan dileberalisasikan oleh Najamuddin at-Tufi. Kajian utama dalam teori maqasid al-syari’ah adalah mengenai tujuan hukum islam yang diwujudkan dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.[9]Oleh karena itu, formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan tersebut. Tentu yang dimaksud dengan persoalan hukum dalam hubungan ini adalah persoalan-persoalan hukum kontemporer yang menyangkut bidang mu’amalah.

Untuk melihat tingkat keabsahan fatwa-fatwa MUI sebagai bentuk Ijtihad dari segi syar’i diperlukan pengamatan ushul al-fiqh terhadap proses perumusan fatwa-fatwa tersebut. Secara teoritis MUI mempunyai pedoman bahwa dasar pengeluaran suatu fatwa ialah setelah meneliti secara tuntas dasar-dasar atau argumen-argumen dari al-Qur’an, hadis, ijma’, dan qiyas, dengan urutan seperti itu. Di dalam kenyataan prosedur itu tidak diikuti secara konsisten. Ada fatwa yang langsung saja melihat hadis tanpa meninjau argumen al-Qur’an terlebih dahulu, ada pula yang langsung saja mengutip teks sesuatu kitab fiqh tanpa melihat tiga sumber sebelumnya, bahkan ada pula fatwa yang tidak memberikan argumen sama sekali dan langsung saja kepada pernyataan fatwa itu sendiri.[10]

Sementara itu harus dipegangi pula prinsip-prinsip istidlal dalam menetapkan hukum yaitu; pertama, mengacu pada al-Qur’an sebagai sumber utama (sumber dari segala sumber dalam hukum Islam). Kedua, merujuk ke sunnah sebagai penjelas al-Qur’an, disamping sebagai penetap hukum manakala al-Qur’an tidak menentukan hukumnya. Ketiga, terhadap nash yang mengandung dalalah dhanniyah dilakukan ijtihad. Keempat, dalam menghadapi dua atau beberapa dalil kekuatannya sama dan dhahirnya bertentangan (ta’rrud al-adilah), maka diambil jalan; a.) melakukan pengumpulan isi kandungan dalil, sehingga dapat diamalkan semuanya. b) terhadap dalil al-Sunnah, dapat dilakukan penelitian waktu wurudnya dan yang lebih dahulu dinasakh dengan yang datang kemudian. c) apabila tidak dapat dikumpulkan dan tidak dapat dinyatakan adanya nasakh mansukh, maka dilakukan tarjih.[11]

Latar Belakang Sosial Politik Fatwa MUI

Dari segi isinya, selain pertimbangan-pertimbangan murni keagamaan, ternyata ada beberapa faktor sosial dan politik yang ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa MUI dalam bentuk dan bunyinya. Pertama, ialah faktor keinginan MUI untuk turut menunjang kebijakan pemerintah. Fatwa tentang pembudidayaan kodok adalah contoh kuat dalam hal ini, di mana MUI mengharamkan hukum memakan kodok tetapi menghalalkan pembudidayaan yang ketika itu sedang digalakkan pemerintahan. Selain fatwa itu dipandang melakukan talfiq (karena mengambil pendapat mazhab Syafi’i untuk keharaman memakannya dan mazhab Maliki untuk kehalalan pembudidayaannya), oleh banyak pihak fatwa itu juga dipandang tidak mempunyai integritas karena seolah-olah biar saja orang lain yang memakan kodok itu asalkan kita sendiri tidak memakannya bahkan mendapatkan uang daripadanya. Begitulah kuatnya pengaruh keinginan untuk turut mendukung kebijakan pemerintah itu dalam fatwa tersebut.[12] Independensi kekuasaan MUI dalam mengeluarkan fatwa merupakan salah satu hal yang amat penting di dalam penetapannya sebagai sebuah Ijtihadi. Tetapi yang terjadi antara idealisme dan realitasnya perlu adanya sebuah independensi, ditandai oleh adanya kehendak bagi kemandirian eksistensi MUI agar bekerja secara tidak memihak dan bebas dari intervensi politik.

Faktor untuk mendukung kebijakan pemerintahan ini lah yang membuat MUI belum bisa independen dalam mengeluarkan Ijtihad. Karena itulah, Buya Hamka menggambarkan bahwa jika tidak bekerja sungguh-sungguh MUI akan menghadapi berbagai kesulitan. Kedudukan ulama yang diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat memang serba sulit. Buya Hamka menggambarkannya seperti kue bika yang sedang dimasak di periuk belanga yang terdiri atas dan bawah dijepit api. Pemerintah (dari atas) menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti dan turut atas kebijakan pemerintah, sedangkan masyarakat (dari bawah) mendesak ulama untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.[13] Kalau kita lihat di dalam aspek politik hukum Islam adalah membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang diatur dan damai, berdasarkan hukum-hukum perdamaian yang harus terus menerus diperjuangkan.[14]

Faktor yang kedua yang mempengaruhi fatwa-fatwa MUI, yaitu keinginan untuk menjawab tantangan perkembangan zaman modern. Faktor ini sebagai usaha MUI untuk menjawab tantangan tersebut, tetapi disisi yang lain menyebabkan fatwa-fatwa yang independen itu jatuh sama dengan keinginan pemerintah. Faktor ketiga, menyangkut soal hubungan antar agama, atau lebih tepatnya adalah faktor keinginan untuk memelihara aqidah umat Islam dari segi kuantitas.[15]

Dari realitas yang mempengaruhi fatwa MUI, kita bisa melihat bahwa hukum sebagai produk politik. Di kalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut das sollen mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Penulis seperti Roscue Pound telah lama berbicara ”law as a tool of social engineering”. Sebagai keiginan tentu saja wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan. Tetapi kaum realis seperti Savigny mengatakan bahwa “hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya”. Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi independent variable atas keadaan di luarnya, terutama keadaan politiknya.[16]

Memang di dalam kenyataan hukum itu lahir sebagai refleksi dari konfigurasi politik yang melatarbelakanginya. Dengan kata lain, kalimat-kalimat yang ada di dalam aturan hukum itu tidak lain merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan.

Daftar Pustaka

Abidin, Zaenal. Pelanggeng Pragmatisme Religius, Http://www.icrp-online.org

Ahmad, Amrullah,dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Gema Insani Press,1999

Mahfud, Moh.MD.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia,Yogyakarta, Gama Media, 1999

Mudzhar,H.M.Atho. Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi, Yogyakarta, Titian Ilahi Press,1998

Mu’allim, Amir. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001

Salam, Abd. Arif. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, Yogyakarta, LESFI, 2003


[2] Mahasiswa Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

[3] Mahfud, Moh.MD.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia,(Yogyakarta: Gama Media, 1999) hal 3

[4] Abidin, Zaenal. Pelanggeng Pragmatisme Religius, http://www.icrp-online.org

[5] Mudzhar,H.M.Atho. Membaca Gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press,1998) hal 133

[6] Abidin, Zaenal, Ibid

[7] Mu’allim, Amir. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press,2001) hal 3

[8] Salam, Abd. Arif. Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut, (Yogyakarta: LESFI,2003), hal 15

[9] Ibid, Hal 4

[10] Mudzhar,H.M.Atho, hal 134

[11] Salam, Abd. Arif. hal 21

[12] Mudzhar,H.M.Atho. hal  137-138

[13] Mahfud, Moh.MD. hal 259

[14] Ahmad, Amrullah,dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press,1999), hal 141

[15] Mudzhar,H.M.Atho. hal 141

[16] Mahfud, Moh.MD. hal 71

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s